Siapa Yang Kurang Sehat, DPR Atau KPK?

Dengar Pendapat Komisi III DPR dan KPK

0

 

Senin 1 september 2017 menjadi hari penting yang akan menentukan hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan DPR, khusunya dengan  Komisi III DPR. Hari itu kedua lembaga ini melakukan dengar pendapat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di gedung DPR, Senayan. Rapat dihadiri 20 dari 52 anggota, 8 dari 10 fraksi.

Sejak awal. DPR terkesan berupaya menempatkan diri sebagai pihak yang berada di atas KPK, Benny lalu menyapa para komisioner KPK dengan nada sopan tapi terasa angkuh.  “Lama juga kita tidak ketemu. Sehat-sehat? Lebih dari tiga bulan ya. Sehat, Pak?” Tanya Benny.

Komisione KPK di DPR Senin 11 September 2017

“Sehat,” jawab komisioner KPK, tanpa balik bertanya apakah para anggota DPR juga sehat, baik jasmani maupun rohaninya.

Rapat rutin Komisi III DPR dengan KPK  ini melibatkan pula pansus angket. Sejumlah anggota pansus yang bukan anggota Komisi III kemudian diperbantukan dari fraksinya.

Antara lain Misbakhun yang pernah dipenjarakan oleh KPK. Politikus Golkar itu sebenarnya adalah anggota Komisi XI, namun dia ikut dalam rapat Komisi III dengan KPK. Kemudian dari Fraksi Golkar yang diperbantukan lainnya adalah John Kennedy Aziz yang sebenarnya merupakan anggota Komisi VIII.

Dengan demikian, lengkap sudah anggota pansus angket KPK dari fraksi Golkar di rapat Komisi III ini. Sebab Agun Gunandjar, Bambang Soesatyo, dan Adies Kadir memang merupakan personel pansus di Komisi III.

Selain dari fraksi Golkar, juga ada anggota Pansus angket KPK yang bukan dari Komisi III hadir pada rapat dengan KPK. Yakni Arteria Dahlan (Komisi II) dari Fraksi PDIP.

Arteria melengkapi Junimart Girsang , Masinton Pasaribu yang merupakan personel pansus angket KPK dari Komisi III. Perubahan komposisi anggota Komisi III saat rapat dengan KPK cukup mencolok. Pasalnya pada rapat Komisi III dengan Jaksa Agung HM Prasetyo pagi tadi, belum ada perubahan anggota yang datang dari personel pansus.

Lantas KPK pun dicecar dengan bermacam pertanyaan, terutama soal fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam satu kasus yang dianggap saling intervensi. “Saya nggak menemukan itu di SOP KPK, fungsi lidik dan sidik digabung,” kata  anggota Komisi III Masinton Pasaribu, yang di Pansus Angket KPK bertugas sebagai wakil ketua.

Politikus Golkar yang sedang diperbantukan di Komisi III, M Misbakhun, mengatakan menemukan intervensi itu dalam kasus OTT di BPK beberapa waktu lalu. Dia mengetahuinya dari rekaman CCTV.

“Saya menyaksikan CCTV OTT di BPK. Saya bisa mengidentifikasi siapa penyelidik dan penyidik. Berbaur fungsi itu,” tutur Misbakhun, yang merupakan anggota Pansus Angket KPK.

Syukurlah ada Anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani  yang berpikir lurus. Disebut berpikir lurus karena dia meluruskan pernyataan rekan-rekannya itu. Menurut dia, undang-undang jelas mengatur penyelidik boleh mengambil tugas penyidikan jika diminta.

“Pasal 16 KUHAP. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik boleh melakukan penangkapan kalau ada perintah penyidik. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan,” kata Arsul.

Tampaknya hari itu ada yang kurang lurus dan kurang sehat.

You might also like More from author