Presiden Menyerahkan Kasus Setya Novanto Pada Aturan Hukum

0

Kuasa hukum Setya Novanto, Freidreich Yunadi,  berkeras harus ada izin dari presiden jika kliennya  dipanggil untuk diperiksa di muka hukum setelah KPK menetapkan kliennya itu menjadi tersangka korupsi KTP elektronik. Bahkan Freidrich akan meminta perlindungan ke berbagai pihak, termasuk kepada Presiden bila Setya Novanto dijemput paksa.

Namun Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan menyerahkan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto, oleh KPK.

Adalah kuasa hukum Novanto, Freidreich Yunadi, yang berkeras harus ada izin dari presiden jika kliennya itu dipanggil untuk diperiksa di muka hukum setelah KPK menetapkan kliennya itu menjadi tersangka korupsi KTP elektronik.

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti?,” kata Jokowi, usai membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Manado, Rabu, sebagaimana disampaikan tertulis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Jokowi selama ini memang memiliki prinsip menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku.

Maka ketika menjawab pertanyaan jurnalis tentang pemanggilan pemeriksaan Novanto oleh KPK harus mendapat izin presiden maka Jokowi menjawab,  semua sudah diatur menurut UU.

Editor: Ade P Marboen

You might also like More from author