Para Kriminolog ASEAN membongkar Kejahatan Di Indonesia

Kapolri dan Menkhumham menjadi keynote speech simposium yang diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi UI

0

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, PhD.  dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, PhD, akan menandai dimulainya acara yang baru pertama kali di adakan di Indonesia, khususnya di kampus Universitas Indonesia, Depok. Yakni Simposium Kriminologi Se-ASEAN I atau 1th ASEAN Symposium of Criminology pada Senin dan Selasa, 4-5 September 2017 di Kampus FISIP UI Depok. Dimulai pukul 08.00 WIB tiap harinya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

 

Simposium yang diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi Universitas Indonesia ini, akan menghdirkan para kriminolog  dari Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sebagai tuan rumah, kepolisian New Zealand, Taiwan, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Dari Indonesia akan tampil antara lain Prof. Dr, Muhammad Mustofa MA dan Prof. Adrianus Meliala PhD. Keduanya dari Universitas Indonesia. Dari Malaysia akan hadir Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. Singapura, Thailand, dan Filipina juga mengirimkan kriminolog terbaiknya.

Pof Dr.  Muhammad Mustofa MA (bertopi) di antara para mantan mahasiswanya.

 

Selain pembicara pada panel utama di atas, terdapat 36 preseter (pemakalah) yang akan menyampaikan gagasan dan hasil penelitiannya di tiga panel paralel yang salah satunya panel IT Mediated Crime (Kejahatan yang dimediasi oleh Teknologi Informasi).

“Tujuan utama simposium ini adalah menciptakan forum dialog hingga jejaring yang lebih solid antar kriminolog se-ASEAN. Adapun tema besar yang diusung adalah An Inquiry into Ethics, Theories, Culture and Practices, dengan tujuan utama membuat kriminologi sebagai sebuah disiplin lebih bermanfaat bagi penyelesaian masalah di tingkat nasional, regional, dan internasional,” kata Dr. Iqrak Sulhin MSi, Ketua Departemen Kriminologi UI.

Menkumham Yasonna Laoly

 

Menurut Iqrak, tema besar yang diusung adalah An Inquiry into Ethics, Theories, Culture and Practices, dengan tujuan utama membuat kriminologi sebagai sebuah disiplin lebih bermanfaat bagi penyelesaian masalah di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Penyelenggaraan symposium ini juga dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang telah memfasilitasi perkembangan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti cyber crime, hate speech, hingga penyebaran paham radikal melalui media sosial. “Teknologi yang semestinya membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kemudahan berkomunikasi dan penyebaran informasi yang lebih cepat, justru memfasilitasi semakin maraknya kejahatan. Dari sisi kualitas, berbagai kejahatan yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi ini sedang berada di tahap yang mengkhawatirkan, sehingga memerlukan perhatian dan upaya pengendalian yang serius,” Ikraq memaparkan.

 

Dr. Iqrak Sulhin MSi Ketua Departemen Kriminologi UI

 

Perhelatan politik lokal maupun nasional di Indonesia terakhir-terakhir ini, lanjut Ikraq,  menjadi contoh nyata bagaimana kemajuan teknologi komunikasi justru dimanfaatkan untuk merusak integritas dari demokrasi itu sendiri. Ajang pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan Presiden tahun 2014 lalu menjadi ranah pertarungan agen-agen politik melalui media sosial. Sejatinya memanfaatkan media sosial adalah sesuatu yang biasa di dalam kontestasi politik kontemporer, namun semestinya tidak justru mengumbar kebencian satu sama lain di dalam kontestasi tersebut. Terungkapnya sindikasi Saracen oleh Direktorat Cyber Crime, Bareskrim Mabes Polri membuktikan bagaimana penyebaran hoax dan kebencian adalah sebuah bisnis yang menggiurkan. Kondisi ini diperparah oleh literasi media yang rendah di kalangan masyarakat kita saat ini.

Prof Adrianus Meliala PhD

 

Penyebaran paham radikal juga perlu mendapatkan perhatian serius. Jejaring ISIL di media sosial, melalui Bahrun Naim, telah berhasil melakukan aksi teror di Indonesia, termasuk beberapa ancaman teror lainnya yang dapat digagalkan. Kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi, terhadap ‘telegram’ adalah salah satu upaya Indonesia di dalam mencegah persebaran paham-paham radikal melalui media sosial khususnya.Tidak hanya Indonesia, fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Berbagai serangan teror masih mengancam Eropa dalam beberapa waktu belakangan ini. Beberapa di antaranya telah mengakibatkan korban dalam jumlah yang tidak sedikit, seperti di Brussel, Paris, London, hingga Barcelona.

Oleh karena itu, menurut Iqrak, sebagai salah satu dari negara-negara regional Asia Tenggara, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama regional di dalam pengendalian cyber crime, hate speech, radikalisme dan terorisme. Baik di dalam pengendalian formal melalui penegakan hukum, hingga kerjasama di dalam dunia akademik untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai strategi pengendalian kejahatan. Memberikan perhatian pada upaya regional cukup beralasan mengingat secara geografis berbatasan langsung, tidak hanya melalui laut, namun juga darat. Upaya pemerintah Filipina dalam mengendalikan kelompok radikal di Marawi semestinya menjadi perhatian regional. Dengan letak geografis yang berbatasan langsung, penyebaran paham radikal hingga perpindahan fisik kelompok teror sangat mungkin terjadi.

“Sebagai salah satu bagian dari komunitas akademik, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia mencoba mengambil inisiatif untuk memikirkan upaya pengendalian kejahatan kontemporer tersebut melalui symposium ini,” kata Iqrak.

You might also like More from author