Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar : “Saya kecewa Istana belum bersuara”

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyampaikan laporan kasus penyiksaan di Indonesia selama 2015-2016 di Jakarta, Sabtu (25/6). Dalam laporannya Kontras mencatat selama setahun terdapat 134 peristiwa penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi diantaranya paling banyak terjadi di Sumatera Utara sebanyak 19 peristiwa, Jawa Barat 13 peristiwa, Jawa Tengah 11 peristiwa, Sulsel dan Papua masing-masing 8 peristiwa sedangkan pelaku penyiksaan didominasi oleh Kepolisian sebanyak 91 tindakan disusul TNI 24 kasus dan petugas lapas 19 kasus. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar  (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Keputusan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar membuka kesaksian tereksekusi mati Freddy Budiman, merupakan bentuk kritik keras bahwa kasus-kasus pidana mati tidak lepas dari buruknya kondisi peradilan pidana di Indonesia. Kesaksian Freddy yang diungkapkan Haris Azhar tentang bagaimana penegak hukum dan militer terlibat dalam bisnis haram narkotika adalah sinyal bahaya peredaran narkotika semakin masif. Bisa jadi maraknya bisnis haram tersebut tidak lepas dari campur tangan pihak-pihak yang berkuasa.

Lebih dari itu kelompok aktivis pro demokrasi di bawah Koalisi Kebebasan Berekspresi menegaskan bahwa pernyataan Haris Azhar harus dilindungi sebagai hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat dan berekspresi sesuai amanat dan perintah konstitusi.
Selain itu informasi yang dibuka Haris azhar penting untuk ditelusuri demi urgensi pemberantasan peredaran narkotika.

Dalam beberapa temuan yang ditelusuri Koalisi Kebebasan Bereskpresi, pengungkapan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Haris Azhar bukan hal asing di Indonesia. Terdapat rangkaian kasus yang menunjukkan bahwa sejarah pengungkapan kebenaran yang dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masih rentan tercederai. Dalam beberapa pemantauan, aparat penegak hukum gagal meyakinkan masyarakat bahwa mengungkapkan kebenaran adalah tindakan yang dilindungi hukum.

Berikut ini hasil wawancara Sofyan Hadi dari FORUM dan sejumlah media dengan Haris Azhar pada Kamis pekan lalu di Gedung Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat. Nukilannya:

Apakah Anda siap dengan konsekuensi hukum bila hasil penyelidikan tidak menemukan bukti dari pengakuan Freddy Budiman?
Iya enggak apa. Namanya juga mendorong sesuatu pasti ada konsekuensinya. Intinya, saya harus siap. Saya menganggap wajar terkait respons Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso yang mengultimatum soal bukti dari pengakuan Freddy Budiman. Respons kan bisa positif bisa negatif. Saya tetep komit dengan apa yang saya ucapkan.

Saya punya dugaan akan diperlakukan seperti ini. Insya Allah saya siap. Jika negara menganggap narkoba sebagai kejahatan luar biasa, ya inilah yang disebut luar biasa. Saya menginformasikan sebuah kesaksian, kenapa saya yang harus menanggung bebannya untuk membuktikan, dan katanya mencemarkan institusi. Kalau begini responnya, mohon maaf, kita pada kisaran penegakan hukum yang gitu-gitu aja.
Beberapa waktu terakhir saya dapat respon dari masyarakat, bahwa apa yang Anda sampaikan mengkonfirmasi apa yang ada di kepala kami. Ternyata memang ada banyak kasus, ada rangkaian kejahatan narkoba.

Apakah Freddy menyebut nama lengkap oknum penegak hukum yang diduga memfasilitasinya berbisnis narkoba?
Ini juga pertanyaan media. Siapa namanya? Saya pernah tanya namanya ke Pak Freddy, dimana informasi lengkap, dia bilang coba cek di pledoi saya. Dari pengakuan Freddy tersebut, KontraS pun berusaha menelusuri keberadaan pledoi tersebut guna mengetahui lebih lanjut kebenaran keterangan Freddy. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu lantaran tidak dijumpai surat pledoi atas putusan hakim yang memutus perkara tersebut.

Nah pas balik dari Nusakambangan, saya minta teman KontraS cek pledoi dia. Ternyata di MA cuma ada putusan aja, nggak ada pledoi. Pernah datangi ke Pengadilan dia diputus, tapi nggak dikasih. Kita udah coba tapi nggak ketemu. Sementara di putusan juga nggak ada isi yang disebut soal Freddy itu. Memang dalam minus 20 jam kita diskusikan, kita keluarkan data ini dan saya pasang badan atas informasi tersebut. Dalam rangka terlepas dari hukuman mati kontra atau pro, ini untuk membongkar kejahatan yang melibatkan pejabat.

Bagaimana dengan tuntutan bukti dari para pihak terkait dalam kasus Freddy?
Kalau saya dituntut untuk membuktikan peluang itu ada. Tapi karena negara gagal menyediakan informasi, kenapa jadi saya yang harus dibebankan membuktikan itu. Saya menuliskan (testimoni) tidak lebih. Mudah-mudahan berkurang dari apa yang disampaikan langsung oleh Freddy, dan saya ada saksi-saksinya, jadi saya bukan membuat cerita yang dikarang. Kalau ditanya ada saksi atau tidak, saksi ada kok. Ada Jhon Key, ada Kalapas Pak Sitinjak, ada dua orang pelayan rohaniwan juga yang mendengar keterangan Freddy waktu itu. Mereka-mereka itu bisa diminta keterangannya. Jadi ini soal kemauan dan keseriusan pemerintah saja ingin membuktikan itu atau tidak.

Kepala BNN Budi Waseso menantang Anda untuk mem¬buktikan pengakuan almar-hum Freddy?
Wah seandainya saya penegak hukum, saya buktikan.

Lho kok begitu?
Jadi dia melempar bola ke saya yang nggak punya raket. Dia ngajak orang main bad-minton pada orang yang nggak megang raket. Saya kan orang yang nggak punya raket kalau ibarat main badminton. Nah itu menurut saya (Buwas) salah me¬nanggapi fenomena isu ini.

Harusnya bagaimana?
Ya harusnya dia melapor ke Presiden. Ke atasannya. Ajak ketemu dengan Pak Tito, Kapolri untuk cari solusi mem-follow-up petunjuk dari saya. Bukan dibebankan pada saya, begitu. Kalau saya ngomong ngomong begini lagi kan dia nggak per¬caya lagi.

Lantas, apa maksud Buwas ngomong begitu?
Menurut saya nih, jawaban-jawaban kayak seperti gini nih modus saja untuk menghindar.

Apa Anda diberitahu oleh Freddy siapa saja nama-nama penerima suap di institusi BNN dan Polri?
Sementara saya nggak mau jawab, bisa dilacak kok. Tinggal soal kemauan. Kan saya udah bilang, tinggal kemauan dan keberanian negara saja. Kalau nggak merasa mau dan berani, ya sudah. Berarti negara mem¬biarkan mafia narkoba terus bekerja.

Pelaku atau juru kunci dari kasus suap ini kan sudah diek¬sekusi mati. Apa masih bisa diungkap?
Begini, satu kejahatan mafia narkoba seperti ini, itu melibat¬kan banyak orang. Jadi nggak mungkin dong. Kan saya sudah bilang, di catatan Freddy itu ke saya, di kesaksian Freddy itu ke saya. Dia bilang gini, kan nggak mungkin mendatangkan barang yang begitu banyak dan begitu besar, tanpa saya melibatkan banyak pihak supaya lolos. Ya kan. Nah, jadi saya mau bilang ya nggak mungkin juga dia sendirian.

Lalu?
Nah Freddy adalah orang yang terlibat dalam untuk men¬datangkan barang itu, yang mau bicara. Yang lain kan nggak mau bicara. Gitu.

Tapi mau apa lagi, dia kan sudah dieksekusi mati?
Saya sih menyesali dia diek¬sekusi. Dan menurut saya, ek¬sekusi terhadap Freddy Budiman adalah bagian untuk menutupi ter¬bongkarnya mafia narkoba ini.

Sudah sejak kapan sebe¬narnya informasi itu, disam¬paikan pada anda?
(Tahun) 2014.

Nah, kenapa baru sekarang informasi ini Anda buka?
Wah saya kan punya prosedur kerja. Saya kan advokat, jadi saya menempuh beberapa cara. Kita itu di Kontras, membuka sesuatu itu bukan dapat langsung buka, dapat langsung buka. Ada banyak step yang harus kita lakukan dalam melakukan advokasi hak asasi. Anda dapat informasi, anda verifikasi dulu, cari dulu kebenarannya, dan lain-lain. Cari dulu, kalau sudah verifikasi (tapi) gagal, kegagalan itu terdeteksi atau tidak.

Langkah apa saja yang sudah Anda tempuh, setelah mendapatkan pengakuan Freddy itu?
Nah saya dan teman-teman di KontraS sudah coba follow-up informasi itu. Saya coba cari pledoi-nya, tidak dikasih. Tidak ketemu. Eee… Saya coba tempuh cara tertentu untuk mendapatkan pledoi juga tidak bisa, gitu.

Lalu, Anda berhenti?
Terus sesudah saya lihat tidak bisa, saya lihat kondisi di repub¬lik ini. Siapa yang bisa saya ajak ngomong. Karena ini informasinya bombastis. Saya nggak mau juga ngasih informasi itu tapi tidak di-follow-up. Jangankan yang kayak begini, ada satu kasus yang nggak terlalu besar begini saja, kita kasih nggak di-follow-up. Yang risiko poli¬tiknya nggak besar. Apalagi isu kayak begini. Saya juga nunggu momentum, saya harus cari orang yang tepat.

Dapat nggak siapa orang yang tepat itu?
Gelombang pertama, gelom¬bang kedua itu momentum-momentum yang tepat untuk dibicarakan. Tapi sepatutnya saya mau bicara seperti apa. Terus terang saja nggak ada yang bisa dipercaya dari rezim hari ini.

Masak sih?
Nah, masuklah ke orang yang namanya Johan Budi. Terus terang saja saya bisa akses dia. Dan dia mau terima saya (untuk komunikasi). Saya kasih tahu hari Senin kemarin. Eksekusi kan hari Kamis (Jumat dini hari), hari Senin saya kasih tahu informasi ini. Dia minta saya tidak ngomong ke media, karena dia mau ngomong ke Presiden. Oke saya bilang.

Hasilnya?
Tapi saya nunggu sampai hari Kamis, nggak ada perkemban¬gan apa-apa. Gitu. Sampai hari Kamis, saya tanya lagi ke dia. Dia bilang, dia belum bisa bicara sa¬ma Presiden. Oh ya sudah, kalau gitu saya buka. Jadi, saya minta maaf juga ke teman-teman me¬dia. Dan bahkan saya nawarin ke satu media, untuk naikin tulisan saya. Dia nggak mau. Gitu.

Kenapa nggak coba ke me¬dia lain?
Ya saya bingung, ngetes saja satu. Satu nggak mau, ya sudah. Repot juga media kan, rapat redaksi dulu, nanya dulu, ah ya sudah deh. Capek. Broadcast aja udah ke Whatsapp.

Ada bukti kuat apa kira-kira yang bisa dipakai untuk jalan masuk, bahwa kasus ini bisa dibongkar?
Ada. Tapi saya nggak mau buka sekarang. Tapi ada.

Jadi, kalau suatu saat diminta, Anda punya ya?
Ada. Saya bisa kasih petun¬juk-petunjuk itu lebih lan¬jut. Karena begini juga yang kita mesti tahu, orang-orang ini kan juga kan orang-orang penegak hukum yang terlibat ini. Sebagian juga oknum-oknum (berpangkat) tinggi. Jabatan-jabatan tinggi dalam penegakan hukum. Jadi mereka tahu juga.

Kalau melibatkan oknum-oknum elit penegak hukum, optimis nggak bisa dibongkar?
Saya sih berterima kasih ya. Dukungan publik sih besar seka¬li. Jadi ya kalau melihat antusi¬asme publik sih luar biasa. Jadi saya berharap dukungan publik akan terus ada dan menyala su¬paya bisa membongkar itu.

Jadi Anda menyesalkan eksekusi mati Freddy?
Saya menyesalkan. Karena menurut saya, saya punya du¬gaan dan keyakinan kuat sebet¬ulnya di level tertentu para pen¬egak hukum itu tahu Freddy itu punya potensi link-nya ke mana. Dan memang mengeksekusi Freddy itu menjadi bagian yang penting untuk menghilangkan jejak. Sampai di situ, sebenarnya Jaksa Agung (harus) bertang¬gung jawab.

Menurut Anda apakah sudah saatnya Istana Kepresidenan bersuara menyikapi kasus ini?
Semestinya Istana bersuara untuk menengahi situasi ini agar tidak menjadi semakin gaduh. Selain itu, suara Istana Kepresidenan dibutuhkan untuk menunjukkan keberpihakan Negara yang sesungguhnya dalam situasi seperti ini. Sudah sepatutnya Istana membela hak warga negaranya yang memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan. Terutama kejahatan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Saya kecewa hingga saat ini Istana belum bersuara menyikapi pelaporan yang dilakukan ketiga institusi milik negara. Tentu saya berharap Istana segera bersuara menyikapi polemik ini dan menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat.

Terakhir?
Sekali lagi saya mau katakan, tinggal soal kemauan dan kebera¬nian saja kok. Saya yakin kalau melihat perangkat hukum ya, yang ideal harusnya sih bisa.#

You might also like More from author

Comments are closed.