Kepala Daerah Perempuan Juga Kemaruk

Sebelum Sitha, ada 4 Kepala Daerah wanita yang diringkus KPK

0

 

Tertangkapnya Walikota Tegal, Siti Masitha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Selasa (29/08/2017), memantik reaksi keras dari Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Heru Sudjatmoko. Ia meminta hal itu menjadi pembelajaran berharga bagi kepala daerah lainnya untuk lebih berhati-hati agar hal serupa tidak menimpa kembali.

Penegasan itu disampaikan Wagub saat menghadiri HUT ke-55 PWRI tingkat Jawa Tengah di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu, 30 Agustus 2017. Menurut Heru, kejadian tersebut seharusnya tidak perlu terjadi lantaran sebelumnya sudah ada Kepala Daerah Klaten, yang juga tertangkap KPK. “Ini sudah terjadi dan jangan sampai terjadi kembali di Jawa Tengah. Sekarang era keterbukaan informasi, jadi harus hati-hati. Ini merupakan pelajaran berharga bagi rekan-rekan lain di pemerintahan,” ujarnya.

Sebelum Sitha diciduk, ada beberapa Kepala Daerah berjenis wanita yang diringkus KPK karena kasus korupsi, dua di antaranya berasal dari Jawa Tengah. Selain Sitha ada nama Sri Hartini. Berkut nama-nama Kepala Daerah berjenis wanita yang berurusan dengan KPK:

 

SRI HARTINI

Bupati Klaten ini ditangkap KPK dalam OTT pada Jumat pagi, 30 Desember 2016 lalu. KPK mengendus Sri Hartini menerima setoran dari para pegawai negeri sipil terkait dengan promosi jabatan. Esok harinya, wanita kelahiran Sukoharjo, 16 November 1961 tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.  Sri Hartini tak sendiri. Ada Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Klaten Suramlan yang menjadi tersangka pemberi suap.

Sri Hartini

 

Akhirnya, pada Juni lalu, bupati wanita non aktif tersebut dijerat pasal suap dan gratifikasi terkait pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sri Hartini pun mendekam di Lapas Wanita Bulu Semarang.

Waktu itu, Sri Hartini belum genap menjabat setahun sebagai Bupati Klaten 2016-2021. Sri dilantik menjadi Bupati tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jateng sebagai pemenang Pemilihan Bupati Klaten pada Pilkada serentak 2015.

Ketua KPU Klaten, Siti Farida, membenarkan bahwa Sri Hartini sebelumnya adalah Wakil Bupati Klaten periode 2010-2015 mendampingi Bupati Sunarna, dan maju menjadi Calon Bupati Klaten pada Pilkada setentak 2015 berpasangan dengan Istri Bupati Sunarna, Sri Mulyani.

Sunarna sendiri diketahui adalah Wakil Bupati Klaten saat Bupati Klaten dijabat oleh suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, 2000-2005. Sejak tahun 2000 praktis Bupati dan Wakil Bupati Klaten hanya berputar pada pasangan suami istri Haryanto Wibowo-Sri Hartini dan pasangan suami istri Sunarna-Sri Mulyani.

Sri Hartini memiliki catatan aktivitas organisasi dan politik yang cukup panjang. Sri Hartini adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Klaten periode 2006-2010. Selaanjutnya yang bersangkutan menjabat Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Jawa Tengah 2010-2015.

Sri juga tercatat sebagai Ketua Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOT) Kabupaten Klaten 2011-2015. Saat suami yang bersangkutan menjabat Bupati Klaten 2000-2005 Sri menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten.

Sri, bersama dengan Wakil Bupati Klaten, pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) saat dilantik pada Februari lalu. Pasangan Sri Hartini-Sri Multani merupakan pasangan perempuan pertama yang terpilih dalam Pilkada di Indonesia.

Saat ditangkap oleh KPK, Sri sedang bersama anak perempuannya, Dina Permata Sari. Dina juga ditangkap karena diduga memiliki peran penting. Dina memiliki seorang kakak laki-laki bernama Andy Purnomo.

Begitu namanya disebut ditangkap KPK, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan petinggi partai untuk memecat Sri sebagai kader. “Terhitung pukul 12:30 WIB siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat.

 

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara ini harus menjadi pesakitan korupsi pada 2008 lalu. Bukan lantaran posisinya sebagai bupati, melainkan sebagai Direktur PT Mahakam Diastar Internasional yang kala itu dipercaya Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais untuk menggarap proyek feasibility studies (FS) pembangunan Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

ANTARA//Vonnie Anneke Panambunan ketika dikawal petugas menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi

 

Namun begitu, tindakan penyelewengannya memperkaya diri sendiri menyebabkan kerugian negara dalam proyek tersebut. Berdasarkan perhitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dari nilai kontrak sebesar Rp 6,29 miliar, nilai proyek hanya sekitar Rp 2 miliar. Perkiraan kerugian negara yang disebabkan oleh Vonnie dalam kasus ini sekitar Rp 4 miliar.

Tak pelak dia diganjar hukuman sampai tahun 2015. Tak berselang lama dari kebebasan dirinya, Vonnie kembali maju mencalonkan diri sebagai bupati dalam Pilkada Minahasa Utara pada tahun yang sama. Dia dan Joppi Lengkong akhirnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pemenang untuk memimpin Minahasa Utara periode 2016-2021.

 

ATTY SUHARTI

Wali Kota Cimahi ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi tersangka penyelewengan dana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi yakni M Itoc Tochija, yang tak lain suaminya sendiri pada Desember 2016 lalu. KPK menyatakan, keduanya diduga menerima suap sampai Rp 500 juta atas proyek yang memiliki nilai Rp 57 miliar.

 

tribunnews.com//Wali Kota non aktif Cimahi Atty Suharti mengangkat map untuk menutupi wajahnya seusai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK

Suap tersebut diterima dari pengusaha bernama Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Dua pengusaha ini akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Atty Suharti resmi menjadi terdakwa kasus suap. Hal ini membuatnya harus merelakan kursi takhta sebagai Wali Kota Cimahi kepada Sudiarto selaku Wakil Wali Kota Cimahi Masa Jabatan Tahun 2012-2017 pada Juni lalu.

Atty Suharti dan suaminya, Itoc Tochija, terbukti korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi. Pada Rabu 30 Agustus 2017, Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc selama 7 tahun bui. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Sri Mumpuni.

Usai divonis, pasangan suami istri (pasutri) tersebut bergegas meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jabar, Rabu (30/8/2017). Kedua terpidana yang kompak memakai baju batik ungu itu melangkah menuju pintu keluar, lalu menangis.

 

RATU ATUT

Siapa tak kenal dengan mantan Gubernur Banten ini. Nama lengkapnya Ratu Atut Chosiyah. Wanita yang identik dengan politik dinasti ini terjerat kasus dugaan korupsi sengketa Pilkada Kabupaten Lebak serta kasus Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten pada tahun 2013 lalu. Bukan hanya itu, wanita kelahiran Banten, 16 Mei 1962 tersebut juga terlibat kasus penyuapan yang menyeret nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Bahkan kasus inilah yang menjebloskannya ke penjara selama 4 tahun, kemudian diperpanjang jadi 7 tahun akibat proses banding di Mahkamah Agung gagal.

TRIBUNNEWS.COM//Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ditahan KPK

 

Menyusul itu, pada tahun 2015, Atut lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. Tahun 2017 ini, kakak dari Tubagus Chaeri Wardana tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBD 2012 dan ABPD-P 2012 atas pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Dia divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan. Bahkan Tubagus juga terseret dalam kasus ini sehingga divonis 1 tahun penjara.

Hj. Ratu Atut Chosiyah dilahirkan pada tanggal 16 Mei 1962 di Kampung Gumulung, Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Ratu Atut adalah sulung dari tiga bersaudara, putra-putri pasangan Haji Tubagus Chasan Sochib dan Hajjah Wasiah. Ratu Atut menjalani masa kecil, tumbuh dan berkembang bersama lingkungan masyarakat agraris dan agamis. Ia menamatkan Sekolah Dasar di kampungnya dan melanjutkan pendidikannya (SMP, SMA, Perguruan Tinggi) di Kota Bandung.

 

 

 

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.