Jika Dijemput Paksa, Setya Novanto Akan Minta Perlindung Pada Presiden

0

Ketua DPR, Setya Novanto akan meminta perlindungan kepada presiden Jokowi dan sejumlah pihak lainnya jika KPK memanggil paksa terhadap dirinya untuk diperiksa sebagai saksi kasus proyek pengadaan e-KTP.
Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan hal itu kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, kemarin. “Kami akan meminta perlindungan pada Presiden Jokowi termasuk pada polisi dan TNI,” ujar, Fredrich.

Pernyataan Fredrich ini terkait rencananya, Senin (13/11) hari ini KPK memanggil Setya Novanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar tersebut akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

“Surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) Senin,” kata Juru Bicara KPK Febri Dainsyah lewat pesan singkat, Ahad (12/11).

Namun Setya Novanto menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK . Penolakan itu disampaikan Setya melalui surat ke KPK. Dia beralasan, pemanggilannya harus seizin tertulis dari Presiden. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan KPK tidak membutuhkan izin Presiden Jokowi untuk memeriksa Setya Novanto. Kalla mengatakan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, kuasa hukum Setya Novanto Fredrich bersikukuh pada dalihnya bahwa KPK harus meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk memanggil klinennya. Fredrich mengatakan anggota DPR memiliki hak kebal hukum.

“UUD 1945 Pasal 20a, anggota Dewan memiliki hak bicara, bertanya, mengawasi, dan punya imunitas. Anggota Dewan tidak bisa disentuh,” ujarnya.

Ia bahkan menyarankan kliennya tidak menuruti permintaan KPK untuk urusan pemeriksaan. ” Kami memberi saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang memanggil,” kata Fredrich. Ia mengatakan Setya Novanto berhak tak memenuhi panggilan KPK.

“Itu menunjukan Setnov taat hukum dan patuh. Malah yang tidak taat itu KPK. Terutama pembangkangan terhadap UU (UU MD3),” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham mengatakan terkait situasi yang dialami Setya Novanto, pihaknya berharap pada komitmen presiden atas supremasi hukum. “Memang kita adalah negara hukum sehingga hukum harus menjadi pemegang remote control terhadap seluruh sistem hidup kebangsaan kita ke masyarakat kita. Saya kira itu yang penting,” ujar Idrus.

Terkait dengan penetapan kliennya sebagai tersangka untuk kedua kalinya, Fredrich telah melaporkan KPK ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Fredrich mengatakan langkah pidana itu ditempuh sebab pihaknya menganggap KPK melanggar putusan pengadilan dengan kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Padahal sebelumnya gugur lewat proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

You might also like More from author