Gugatan Uji Materi Setya Novanto Ke Mahkamah Konstitusi Harus Diperbaiki

0

 

Fredrich Yunadi, Pengacara Setya Novanto, tetao berap-api ketika membacacakan materi gugantanna  dalam sidang di gedung Mahkamah Kosntitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dulu dia pernah berkata kepada para wartawan, Rabu 15/11/2017: “Kami merasa hak imunitasnya anggota dewan telah diperkosa sama perilaku yang dilakukan oleh KPK, bagiamana soal undang-undang dasar ini bisa dilecehkan oleh KPK, kami akan serahkan kembali kepada pemimpin tertinggi Republik Indonesia..”

Dalam sidang perdana gugatan uji materi terkait pasal imunitas anggota DPR, logika Fredrich kurang lebih masih begitu.

 

Fredrich Membacakan Gugatan di Mahkamah Konstitusi (foto detik.com)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pasca ditetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/11/2017) dan mangkir dari panggilan KPK, Setya Novanto melayangkan uji materi Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewenangan KPK untuk mencekal dan prosedur pemeriksaan tersangka berlaku ketentuan umum.

“Terdapat dua pasal yang diujimaterikan, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK yang bertentangan dengan Pasal 20A huruf (3) UUD 1945 terkait hak anggota DPR, salah satunya hak imunitas,” ujar Fredrich Yunadi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (13/11/2017).

Fredrich menuturkan Pasal 12 UU KPK, KPK dapat memerintah keimigrasian agar dapat mencegah seseorang bepergian keluar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang terhadap saksi yang statusnya masih berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. “Jelas, pasal ini inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pasal ini juga bertentangan dengan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017,” kata dia.

Putusan MK itu menyangkut pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2004 tentang MD3 terkait hal imunitas DPR yang dimaknai, persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden.

“Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan,” kata Fredrich.

Terkait uji materi Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK, lanjut Freidrich, dikarenakan seorang anggota dewan terlebih lagi Pimpinan DPR mempunyai hak imunitas. Hal ini juga didasarkan atas Pasal 80 F UU MD3 yang menyatakan anggota dewan mempunyai hak imunitas. “Saya kan selalu mengatakan wajib meminta izin kepada presiden jika ingin melakukan pemanggilan terhadap klien kami,” tegasnya.

“Intinya, dalam pemeriksaan tersangka yang menjadi anggota DPR, kita tidak boleh mengesampingkan Putusan MK itu mengenai wajib mendapatkan izin dari presiden.”

Menurut Fredrich, KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memangil anggota dewan untuk diselidiki atau disidik telah mengesampingkan UUD Tahun 1945 dan UU MD3 termasuk putusan MK. “Agar tidak ada simpang siur atau kesalahpaham baik antara KPK maupun pihak tim kuasa hukum Setnov, biarlah MK nanti yang memutuskannya,” tuturnya.

Lantas apa jawaban Hakim Kpsntitusi? Ketua majelis panel, hakim konstitusi Suhartoyo, justru mengingatkan Fredrich tentang kekhususan yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut. “Di KPK itu berlaku khusus. Nah kekhususan ini yang harus bisa Saudara counter. Kami ingin Anda counter karena di situ ada spesialisasi kewenangan yang diberikan secara luar biasa kewenangan KPK itu. Karena UU KPK kan beda dengan UU lain. Seperti masalah penyadapan. Lembaga lain nggak bisa, KPK bisa. Karena ada perintah UU seperti itu,” ucap Suhartoyo.

Pada akhir sidang, Suhartoyo meminta Fredrich memperbaiki gugatannya. Dokumen perbaikan dapat diberikan oleh Fredrich kepada MK paling lambat 12 Desember 2017. Dan Fredrich menyanggupinya.

 

.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.