Setelah Emas Hampir Ludes, Freeport Jual Saham Ke Indonesia

51 Persen Dikuasai Indonesia

0

 

Seteru panjang antara Pemerintah Indonesia dan Freeport memasuki babak akhir. Kedua belah pihak menyepakati tiga poin utama yakni divestasi 51 persen saham, pembangunan smelter atau pabrik pemurnian, dan stabilitas penerimaan negara. Namun, banyak hal yang belum tuntas dari perseteruan musim lalu. Mulai dari kejelasan soal nilai divestasi, investasi pembangunan smelter, hingga royalti Freeport. Drama perseteruan tampaknya masih akan dilanjutkan pada musim berikutnya.

Lubang Besar Yang Dikeruk Freeport Indonesia

 

Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Freeport ini memang patut diapresiasi. Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan tersenyum cerah mengumumkan kesepakatan tersebut pada Selasa 29 Agustus 2017 lalu. “Ini merupakan mandat dari Presiden Joko Widodo, dan bisa diterima oleh Freeport,” ucap Jonan saat membuka jumpa pers yang digelar di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Jakarta.

CEO Freeport-McMorran Richard Adkerson yang turut hadir dalam acara tersebut tidak banyak berbicara. Adkerson hanya menyampaikan, “kami telah mencapai kesepakatan dan Freeport sudah setuju terhadap divestasi 51 persen dan pembangunan smelter.”

Usai jumpa pers, ketiga tokoh utama tersebut langsung meninggalkan ruangan tanpa memberi kesempatan wartawan untuk mewawancarai lagi. Penjelasan lebih rinci diberikan melalui siaran pers yang dikeluarkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Freeport McMoran (FCX).

Namun, ada perbedaan mendasar antara rilis yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dan Freeport. Pemerintah Indonesia menyebut sebagai “Kesepakatan Final antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI). Sementara Freeport menyebutnya dengan “FCX dan Pemerintah Indonesia telah mencapai suatu kesepahaman mengenai kerangka kerja untuk mendukung rencana investasi jangka panjang PTFI di Papua.”

FCX menyebut “kerangka”, karena merasa masih membutuhkan dokumentasi definitif serta persetujuan dari dewan direksi dan mitra FCX terkait beberapa poin penting. “Pekerjaan penting masih harus dilakukan untuk mendokumentasikan kesepakatan ini, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan dokumentasi tersebut sesegera mungkin di tahun 2017,” kata Adkerson dalam siaran pers tersebut.

Meski demikian, kedua belah pihak sepakat menyebut bahwa kesepakatan tersebut merupakan sebuah langkah maju dari perundingan yang sudah berjalan selama beberapa waktu. Untuk pertama kalinya, kedua belah pihak menyepakati beberapa hal krusial terutama berkaitan dengan divestasi saham dan pembangunan smelter. “Tercapainya kesepahaman mengenai struktur kesepakatan bersama merupakan hal yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Adkerson.

Sri Mulyani mengakui perundingan panjang dengan Freeport cukup berat bagi pemerintah. Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, pemerintah sangat tegas dalam berunding untuk menjaga kepentingan nasional. “Perundingan ini tidak mudah,” ujarnya.

Menurut perempuan yang kerap di sapa Ani itu, baik Freeport dan pemerintah sama-sama saling beradu argumen untuk mencapai satu titik temu kesepakatan. Namun hal itu bisa dilalui setelah proses perundingan yang panjang.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan juga mengakui perundingan dengan Freeport tak mudah. Perundingan dimulai pada awal 2017 dan pada 3-4 bulan terakhir, perundingan itu semakin diintensifkan.

Sejumlah kesepakatan yang disetujui Freeport terdiri dari 4 poin yaitu bersedia melepas 51 persen saham ke Indonesia, membangun smelter, membayar setoran lebih besar ke Indonesia.

Selain itu, Freeport juga menyatakan diri bersedia mengubah kontrak karya jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah berharap agar semua dokumen terkait kesepatakan dengan Freeport bisa rampung dalam waktu dekat. Pasalnya, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson sedang berada di Jakarta.

 

Tuntutan Warga Papua pada Freeport

Seperti diketahui, kontrak PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan operasi pasca berakhirnya kontak karya (KK) pada 2021. Namun pemerintah memberikan sejumlah syarat kepada Freeport.

Syarat itu meliputi perubahan status KK ke IUPK, divestasi atau pelepasan 51 persen saham ke Indonesia, fan membangun pabrik pengolahan atau smelter. Setelah berunding sejak awal 2017, Freeport akhirnya sepakat untuk menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah.

Ketika PT Freeport Indonesia memastikan bersedia melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia. Hal ini menyusul adanya titik temu perundingan antara pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Namun siapakah yang berani membeli 51 persen saham Freeport?

Ignasius Jonan mengungkapan, pemerintah pusat ada digaris terdepan mengambil alih 51 persen saham Freeport. “Kalau pemerintah pusat hendak mengambil saham ini, dan sepakat dengan Pemda, maka akan menunjuk sebuah lembaga,” ujarnya.

Menurut Jonan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 1 Tahun 2017 sudah mengatur urutan hak pembelian saham perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah pusat menjadi yang terdepan disusul pemeritah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan terakhir yakni badan usaha swasta nasional.

Di dalam PP Nomer 1 Tahun 2017 juga disebutkan bila pemerintah pusat tidak bersedia membeli saham perusahaan tambang, maka sahamnya akan ditawarkan kepada pemerintah daerah.

Menyusul selanjutnya ke BUMN, BUMD, dan swasta nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mau mengungkapan apakah pemerintah pusat sudah memiliki alokasi dana atau belum untuk mengambil alih 51 persen saham Freeport.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ketentuan proses divestasi saham Freeport masih akan dibahas. Bukan tak mungkin, pembicaraan soal divestasi saham Freeport juga melibatkan pemerintah daerah setempat yaitu Papua. “Teknik dan mekanismenya nanti karena yang memiliki hak (terdepan) adalah pemerintah pusat, jadi kami kordinir nanti,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah pusat sendiri masih akan melakukan kalkulasi secara internal terkait kemungkinan mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat sudah memiliki saham di PT Freeport Indonesia.

Namun persentasenya masih kecil yakni 9,36 persen saja. Di luar pemerintah pusat, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah jauh-jauh hati menyatakan siap mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Meski begitu, Direksi Inalum menyerahkan keputusan itu kepada pemegang saham mayoritas yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.

Reaksi bermunculan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku senang pemerintah dan PT Freeport Indonesia sudah menyetujui empat poin kesepakatan.

Kalla memastikan, dengan kesepakatan ini, pemerintah akan mendapatkan pajak lebih besar dari perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat tersebut. “Tidak lebih rendah daripada (yang didapat) sekarang, pasti lebih baik,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.

“Tentu kita tujuannya itu, setiap renegosiasi tujuannya selesai. Memang beberapa prinsip-prinsip pokok yang diberikan ke Freeport saya kira sudah hampir semua rampung lah,” tambah Kalla.

Kalla mengatakan, lebih lanjut untuk pelaksanaan divestasi teknisnya sedang dibicarakan dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha mengapresiasi pemerintah yang berhasil melobi PT Freeport Indonesia untuk melepas sahamnya ke pemilikan nasional (divestasi) sebesar 51 persen. Namun, ia mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan skema divestasi agar tak merugikan keuangan negara.

Menurut dia, banyak skema divestasi yang tak membebani keuangan negara. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak turut mengawasi proses divestasi dan memberi masukan pada pemerintah agar tak salah langkah. “Yang mempunyai hak proses divestasi itu negara menawarkan kepada BUMN, kepada BUMD dan swasta nasional. Maka tidak ada kalimat di sini yang dibilang membebani negara, karena pemerintah bisa juga menugaskan swasta nasional untuk menangkap opportunity,” kata Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017.

Ia meyakini, divestasi akan sukses meningkatkan pendapatan negara jika royalti dan pajak dari mineral yang dihasilkan optimal. Satya menambahkan, pihaknya juga telah merencanakan untuk mengundang Pimpinan Freeport pada rapat kerja Komisi VII untuk mendalami skema divestasi yang menguntungkan keuangan negara.

“Kami sudah jadwalkan ya. Cuma tertunda. Harusnya minggu yang lalu. Karena mereka punya alasan untuk melakukan negoisasi ini. Sekarang sudah selesai,” papar Satya.

“Kami minta keterangan sekaligus dan sekaligus Freeport juga kami panggil bagaiamana keseriusan mereka mensikapi hasil negosiasi,” lanjut dia.

 

IIEN SOEPOMO

 

Box

 

Empat Poin Penting

 

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini bisa diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin yang dimaksud adalah

  • Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).
  • Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.
  • Ketiga, Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.
  • Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

 

Soal smelter, Pemerintah akan mengawasi dan mengevaluasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Alasannya, pembangunan smelter tersebut paling lambat harus selesai pada awal 2022.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji di Jakarta. Menurut dia, pengawasan dan evaluasi itu untuk mendorong agar percepatan pembangunan smelter Freeport Indonesia. “Sudah ada instrumen yang akan mengontrol pembangunan smelter,” kata dia.

Seperti diketahui, pembangunan smelter bagi perusaahaan tambang berada di bawah aturan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam UU tersebut, perusahaan tambang wajib membangun smelter paling lambat selama lima tahun setelah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah akan memberikan sanksi ke Freeport Indonesia jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan target penyelesaian pembangunan, yakni minimal 20 persen per tahun. “Jika pembangunan smelter tidak jalan ya dicabut (izin). Jadi nanti setidaknya Freeport bisa memenuhi minimal 90 persen dari 10 persen progres setiap enam bulan,” kata Teguh.

Bambang Susigit, Direktur Teknik Pengembangan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menegaskan pemberlakuan sanksi akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Dalam aturan tersebut, Kementerian ESDM bisa mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk bisa mencabut izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia jika tidak memenuhi target.

 

You might also like More from author