Tegas dan Berani

Vonis Ringan Bos Pupuk Tuai Kritikan

Suasana Sidang Guantoro alias Ahap (Romli Multar)
0

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang– Masyarakat Bangka Belitung tentunya masih ingat dengan putusan ringan majelis hakim PN Pangkalpinang terhadap 3 bos pupuk Pangkalpinang yang akhirnya majelis hakim PN Pangkalpinang yang menyidangkan perkara kasus tersebut  dimutasikan ke luar Babel.

Kali ini kembali terjadi, Guantoro alias Ahap (56) bos pupuk terbesar di Bangka Belitung dalam sidang putusan yang digelar di PN Pangkalpinan Kamis (4/1/2018) majelis hakim yang diketuai Sri Endang Ningsih menjatuhkan vonis 5 bulan pidana kurungan dan denda Rp.5 juta dengan subsider 3 bulan penjara. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 7 bulan pidana penjara.

“Menyatakan terdakwa (Ahap, red) secara sah dan telah terbukti bersalah dengan sengaja mengedarkan pupuk tanpa sesuai dengan label dan menjatuhkan pidana kurungan penjara terhadap terdakwa selama 5 bulan kurungan penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan,” kata Sri Endang Ningsih ketika membacakan amar putusan.

Usai membacakan amar putusan majelis, Sri Endang lalu menanyakan kepada terdakwa terkait putusan tersebut.

“Saudara terdakwa, apakah saudara menerima putusan itu atau upaya banding?,” tanya Sri Endang.

Tanpa pikir pikir lagi, Ahap dengan wajah sumringah menyatakan menerima.

“Saya menerima yang mulia,” jawabnya.

Lalu ketua majelis, Sri Endang beralih ke JPU Hidajati.

“Saudara JPU apakah saudara menerima putusan tersebut,” kata Sri Endang yang dijawab oleh Hidajati dengan jawaban yang lazim.

“Saya pikir pikir dulu yang mulia,” kata JPU Hidajati dari Kejati Babel.

Padahal sebelumnya, dalam sidang dakwaan, JPUP Hidajati dari Kejati Babel ketika membacakan surat dakwaan terhadap Guantoro alias Ahap di depan majelis hakim ketua Sri Endang Ningsih anggota Iwan Gunawan dan Hotma menyatakan bahwa pupuk NPK Cap Kepala Ayam/Cock’s Head 15-15-15 sebanyak 380 karung ukuran 50 kg seberat 19 Ton, 12-12-17-2 sebanyak 612 karung ukuran 50 kg dengan berat total 30,6 ton, 12-12-17-2+B sebanyak 156 karung ukuran 50 kg seberat 7,8 ton, 15-15-6-4 sebanyak 288 karung ukuran 50 kg seberat 14,4 ton dan 12-6-22-3 sebanyak 850 karung ukuran 50 kg seberat 42,5 ton tidak memiliki izin edar dan kandungannya tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Demikian juga pupuk yang disimpan di gudang Jalan Padat Karya Tanjungpandan Belitung sebanyak 107 ton. Rinciannya NPK Cap Kepala Ayam/Cock’s Head 15-15-15 sebanyak 957 karung ukuran 50 kg seberat 47,85 ton, 12-12-17-2 sebanyak 234 karung ukuran 50 kg seberat 11,7 ton, 12-6-22-3 sebanyak 949 karung ukuran 50 kg seberat 47,45 ton tidak memiliki izin edar dan kandungannya tidak sesuai SNI.

Oleh karenanya terdakwa Guantoro alias Ahap didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pasal 61 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 milyar

“Dan atau pasal 60 ayat (1) huruf f dan i UU RI nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 250 juta,” kata Hidajati diakhir pembacaan dakwaannya di depan majelis hakim PN Pangkalpinang, Kamis (2/11/2017).

Terkait putusan ringan yang kembali dijatuhkan kepada bos pupuk terbesar di Babel ini dalam perkara kasus pupuk tak sesuai label sontak saja menuai kritikan pedas terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Salah satunya dari aktivis anti korupsi Persatuan Civitas Akademika Lintas Perguruan Tinggi Bangka Belitung, melalui ketuanya Marshal Imar Pratama menganggap putusan majelis hakim terhadap Ahap tidak memberikan contoh penegakan hukum yang tegas yang diharapkan masyarakat luas.

“Saya katakan ini contoh penegakan hukum yang lemah. Jauh dari harapan masyarakat luas yang menginginkan para penegak hukum untuk lebih tegas dalam menegakkan peraturan ataupun undang undang. Jangan tebang pilih,” ungkap Marshal saat dimintai tanggapannya terkait putusan 5 bulan penjara terhadap Ahap terdakwa kasus pupuk tak sesuai label dan SNI yang tak sesuai aturan.

Dikatakan Marshal, semestinya majelis hakim yang menjatuhkan vonis 5 bulan dengan denda 5 juta rupiah kepada Ahap harusnya berkaca pada putusan ringan yang dijatuhkan majelis hakim pada 3 bos pupuk sebelumnya, dimana berbagai elemen masyarakat di Babel merasa miris dengan putusan tersebut.

“Harusnya kejadian sebelumnya itu dijadikan cerminan untuk memperbaiki cara berpikir dan pertimbangan sehingga putusannya betul betul adalah penegakan hukum yang diharapkan masyarakat luas. Tapi kalau seperti ini akhirnya, apa yang ada dalam benak masyarakat luas di Babel ini terhadap putusan tersebut? Saya katakan dalam benak saya dan masyarakat luas akan berfikir bahwa penegakan hukum di Babel ini sangat jelas tebang pilihnya,” kata Marshal.

Oleh karenanya, dirinya berharap kepada kawan kawan yang tergabung dalam suatu perhimpunan seperti LSM maupun Ormas yang berorientasi kepada pencegahan dan pemberantasan korupsi di provinsi Bangka Belitung untuk bersinergi dalam memberantas korupsi terutama dalam pertimbangan para penegak hukum dalam menjatuhkan tuntutan dan putusan yang diduga kuat banyak bergantung kepada besar kecilnya fulus yang disetorkan.

“Mari kawan kawan, kita bersinergi kita jadikan Provinsi Babel ini bersih dari cara cara kotor yang dilakukan para mafia penuntutan dan peradilan.Sehingga si miskin dan si kaya tetap sama di mata hukum,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, tim Pangan Polda Kep.Babel bersama Dinas Pertanian Babel telah berhasil mengungkap peredaran Pupuk non subsidi kadaluarsa serta kandungan yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di salah satu gudang PT Globusartha Internusa milik Guantoro als Ahap beberapa waktu lalu.

Di gudang yang beralamat di Jalan Sungaiselan Km 4, (seberang perumahan Aspol), Bangka Tengah, tim satgas berhasil menemukan pupuk kadaluarsa dan tidak sesuai SNI sebanyak 221,3 ton.

Tidak berhenti di situ, tim juga melakukan penyitaan pupuk kadaluarsa dan tidak sesuai SNI di gudang Jalan Padat Karya Tanjungpandan Belitung sebanyak 107 ton. (Romli Muktar)

Leave A Reply

Your email address will not be published.