Tanah Nelayan Karimun Dicaplok Pengembang Lewat Hukum

0
Pada Senin 27/11/2017 perwakilan nelayan yang tergabung dalam KUB Baran Sejahtera didampingi pengacara mengadukan persoalan penguasaan lahan pantai Kuda Laut ke Unit Idik III Tipidkor Satreskrim Polres Karimun.
Ketua KUB Baran Sejahtera Azis mengatakan, kalangan nelayan yang sudah puluhan tahun hidup dan mencari nafkah di daerah pesisir tersebut mempertanyakan lahan pantai bahkan laut yang berstatus hak milik.
“Setahu kami, tanah pantai milik negara. Dulu ada warga bernama Maibah mengajukan permohonan kepemilikan, tapi tidak disetujui karena tanah negara. Lalu mengapa tiba-tiba muncul dua sertifikat hak milik di atas pantai bahkan laut,” kata Azis.
Azis mengatakan, memang terjadi sedikit perubahan bentuk pada pesisir Kuda Laut akibat abrasi, namun pantai yang terkikis tidak banyak.
“Hanya sekitar 15 depa yang terkikis abrasi, tapi tanah yang bersertifikat sampai jauh ke laut, bagaimana ceritanya tanah laut mengantongi sertifikat hak milik,” kata dia.
Kuasa hukum nelayan Edwar Kelvin Rambe meminta kepolisian menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang terkait terbitnya sertifikat hak milik, terutama dengan nomor registrasi 00092 yang jelas berada di atas laut, dengan panjang sekitar 100 meter dan lebar mengarah ke tengah laut sekitar 48 meter.
“Kalau dilihat dalam peta satelit, lahan itu jelas laut. Kenapa bisa memiliki sertifikat hak milik? Inilah yang kami minta kepada kepolisian agar melakukan penyelidikan. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi, kalau tidak ada kesepakatan di ‘bawah meja’,” kata dia.
Dia menambahkan, sesuai dengan Kepres Nomor 32 ahun 1990 Pasal 14 dan Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2016, tanah pantai dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan pribadi.
“Kami sudah memberikan bukti-bukti awal bagi kepolisian untuk memulai penyelidikan, seperti peta, surat-surat dan keterangan nelayan.
Dia berharap kepolisian mengusut tuntas sebagai upaya untuk menyelamatkan aset negara. “‘Legal standing’ nelayan hanya memanfaatkan pantai yang merupakan milik negara,” katanya.
Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Jumat (17/11/2017) melakukan sita eksekusi berdasarkan permohonan seorang pengembang perumahan di Tanjung Balai Karimun terhadap lahan tersebut.
Sita eksekusi dilakukan untuk tanah dengan sertifikat hak milik nomor registrasi 00092 atas nama Rudi, dengan dasar Damianus alias Lie Bun Kui alias Akui mengeluarkan surat pengosongan lahan dengan Nomor 01/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016.
Surat pengosongan lahan ini ditujukan untuk beberapa nelayan yang masih menempati lahan seluas 19.972 m2 di Baran I Kuda Laut RT/RW 01/03 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral.
Surat pengosongan itu mendapat perlawanan dari nelayan hingga berlanjut ke pengadilan dengan kasus perdata No 18/Pdt/2017/PN Tbk.
Selanjutnya, pada Jumat-Sabtu (24-25/11), tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan turun ke lokasi melakukan pengukuran menggunakan “drone”, menindaklanjuti pemberitaan di media “online” terkait persoalan lahan tersebut.
Atas dasar pengaduan itu, Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau, mempelajari dugaan penyalahgunaan wewenang terkait  penguasaan tanah pantai dan laut di pesisir Kuda Laut, Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
“Kita pelajari, anggota juga sedang berdiskusi mempelajari pengaduan dari nelayan,” kata Kepala Polres Karimun AKBP Agus Fajaruddin yang dihubungi dari Tanjung Balai Karimun, Selasa, 28/11/2017.
Agus Fajaruddin mengaku telah menerima laporan dari anggota terkait kedatangan sejumlah nelayan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penguasaan tanah laut dan pantai di Kuda Laut, Baran Timur, Kecamatan Meral.
“Dari kemarin-kemarin kita menunggu dari nelayan. Apa dan gimana perkembangannya. Mereka saja baru memberikan laporan, nanti akan kita tindaklanjuti,” kata dia.
Dia berharap nelayan juga memberikan informasi dan data terkait riwayat atau asal-usul lahan pesisir Kuda Laut, Baran Timur, sehingga pihaknya dapat memulai penyelidikan.
“Kita juga harus tahu riwayat tanah, dan tahun berapa. Kita juga akan mengecek kembali, apa benar itu tanah laut atau bagaimana. Kita harus periksa secara keseluruhan,” ujarnya.
Dia menambahkan juga akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghimpun fakta dan data.
“Kita tunggu, nanti sepulang dari Polda akan saya pelajari. Kepada para nelayan kami minta bersabar dan tetap mengedepankan hukum,” kata dia.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.