Tegas dan Berani

Perda RZWP3K Ancam Sumber Penghidupan Nelayan, Massa Demo Kantor Gubernur Babel

Massa Demo Kantor Gubernur Babel (Romli Muktar)
0

Forumkeadilan.com, Bangka Belitung — Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bangka Belitung yang dinilai telah merampas sumber penghidupan nelayan sebagai mata pencaharian membuat ratusan massa yang tergabung dengan  mengatasnamakan Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, Nelayan Belitung serta Forum Kerja Wilayah Kelola Rakyat (FK WKR)  mendatangi kantor gubernur Bangka Belitung, Jum`at (29/12/2017).

Dalam pantaun pagi kemarin, ratusan pendemo menuntut pesisir laut pulau Bangka dan Belitung harus bersih dari aktivitas tambang laut, dan Penyusunan dokumen peraturan daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bangka Belitung harus bebas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mereka mengecam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) sangat mengakomodasi adanya penambang liar di kepulauan tersebut. Menurutnya dengan adanya pasal-pasal didalam Raperda itu jelas sangat merugikan para nelayan.

RZWP3K Provinsi Bangka Belitung (Babel) dengan batas aktivitas tambang laut hanya dilakukan sekitar 2 mil dari garis pantai dengan kedalaman diatas 10 meter dinilai telah merampas ruang hidup para nelayan sebagai sumber penghidupan nelayan sebagai mata pencariannya.

Juliadi kordinator aksi dalam orasinya, mengingatkan pemerintah daerah Bangka Belitung untuk tidak membuat para nelayan semakin melarat. “Jangan kami dibuat melarat dengan adanya Raperda yang merugikan para nelayan. Ini soal priuk nasi, pemerintah harus memperhatikan kami,” tegas Juliadi

Ia mengungkapkan  Observasi wilayah tangkapan nelayan akan dimasukan ke dalam dokumen RZWP3K justru cenderung dan dinilai asal-asalan yang dibuat oleh konsultan PT. Madani Multi Kreasi karena syarat dengan kepentingan. “Kami menilai ini sudah ada kepentingan yang masuk, jika itu terjadi maka sudah barang tentu para nelayan sebagai wilayah penangkapannya akan terabaikan dan dibatasi, sehingga kami sebagai nelayan yang notabane akan dibuat melarat di kemudian hari ,” geram Juliadi.

Hal senada juga dikatakan Asbaru salah satu peserta aksi demo, pemahaman pemerintah Provinsi Bangka Belitung dinilai sangat dangkal. “ Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus dengarkan suara kami. Bahwa Raperda RZWP3K sama saja mendiskriminasi kami sebagai nelayan yang memang menggantungkan hidup di laut. Jangan kami di pandang sebelah mata, kami mohon kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk memperhatikan kami. Ini syarat kepentingan Korporasi yang seenaknya telah mengeruk timah di laut dan mengabaikan aspek ekonomi, sosial serta kearifan lokal yang ada di wilayah pesisir,” beber Asbaru yang merupakan nelayan Bangka Barat.

Sarpan salah satu nelayan dari Persatuan Nelayan Tradisional Belitung juga mengatakan bahwa Bangka Belitung terkenal dengan keindahan lautnya bahkan destinasi wisata di sini sangat gencar, namun bila ada aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) maka akan tidak nyaman karena banyaknya limbah yang dihasilkan dari kapal tersebut.

“Panorama di kepulauan Bangka Belitung sudah terkenal baik di wisatawan lokal maupun mancanegara, jika adanya aktivitas KIP maka sudah barang tentu wilayah kepulauan Bangka Belitung akan banyak limbah yang dihasilkan dari KIP,” ungkap Sarpan dalam aksi demonya.

Sementara itu Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Bangka Belitung Retno Budi menegaskan bahwa tidak ada penambangan di pesisir laut Provinsi Bangka Belitung. Sesuai landasan penyusunan RZWP3K Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahkan tidak ada satu pun rekomendasi WALHI yang di tindaklanjuti pada diskusi publik sebelumnya. “ Kami meminta aktivitas tambang laut harus diatas 12 mil dari laut hal itu guna melindungi wilayah tangkapan para nelayan tradisonal,”pungkas Retno.

Romli Muktar

Leave A Reply

Your email address will not be published.