Lahan Rakyat Dipotong 30 Persen, BPN Cianjur Diserbu Petani

0

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur Jawa Barat disatroni  puluhan petani di blok Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet Cianjur, Senin (30/10/2017). Dalam pengukuran ulang, lahan rakuat dipotong sampai 30 persen.

Mereka  mewakili lebih dari seratus petani yang ingin mempertanyakan apa yang selama ini menjadi unek-unek nya. Semenjak 2010 silam ratusan warga terdiri dari Desa Cipendawa dan Desa Sukatani, Kecamatan Pacet telah mendapatkan lahan garapan dari Menteri Pertanahan RI pada saat itu.

Menurut informasi, kurang lebih enam bulan lamanya warga/penggarap lahan perkebunan di Ciguntur mulai diresahkan dengan adanya pengukuran ulang dari pihak BPN yang melalui koordinator lapangan (korlap).

Pasalnya pada saat pengukuran ulang tersebut tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para penggarapnya.

Salah satu penggarap lahan di Ciguntur, Badri (50), warga Desa Sukatani menilai saat petugas dari BPN melakukan pengukuran lahan garapan miliknya itu tidak ada pamit atau permisi terlebih dahulu. Ia merasa kebingungan dengan adanya patok ukur dari petugas yang katanya dari BPN.

Bukan hanya patok yang jadi permasalahan para pemilik lahan garapan itu, tapi terkait adanya pemotongan lahan garapan sebesar 30 persen dari total lahan yang dimiliki setiap penggarap.

Bahkan sebelumnya bukan hanya 30 persen saja, akan tetapi ada intrik-intrik lainnya seperti diharuskan membayar sejumlah uang kepada Panitia atau korlap yang katanya peruntukan fasos dan fasum.

“Saya datang ke sini ingin ada kejelasan dari pihak BPN karena kalau saya nanya ke Pemdes Cipendawa malah dilempar sama korlap namun hingga saat ini belum juga dipertemukan sama yang korlapnya,” ujar Badri.

Hal serupa pun dikeluhkan warga lainnya, Jajang (60) warga Kampung Gunung Putri. Ia mempunyai lahan garapan kurang lebih 3.000 meter di blok Ciguntur, menurutnya hingga saat ini dirinya belum mendapatkan sertifikat dari BPN. Karena menurutnya, lahan yang ia miliki masuk dalam kategori Reguler, yang mana jika pembuatan sertifikatnya dikenai biaya per meternya.

 

Petani Cianjur

 

“Di sini saya ingin ada kepastian dari BPN, mekanisme yang sebenarnya seperti apa, dimana katanya setiap pemilik lahan garapan dipotong 30 persen, dan bagi yang lahannya progres kena bayar sendiri permeternya. Kalau itu semua benar, artinya kalau lahan milik saya 3.000 meter dipotong 30 persen, terus biaya sertifikat juga dibebankan lagi ke saya. Jujur saya merasa keberatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPN Cianjur, Lutfi Zakaria mengakui pihaknya kurang melakukan sosialasi terlebih dahulu bersama para pemilik garapan di Ciguntur.

Menurutnya, di Lahan Ciguntur itu ada konsep besar dari reforma agraria, yang mana nantinya akan ditata tanahnya untuk diberikan akses ekonomi, politik dan salah satu menata tanah tersebut agar bisa lebih produktif dengan cara memperlebar akses jalan supaya memperlancar mobilitas perekonomiannya lebih meningkat.

Ia menuturkan, penertiban tanah yang dilakukan pada tahun 2010 lalu yang dikuasai oleh negara itu akan ditata oleh negara untuk reforma agraria, cadangan Negara dan program strategis. Dari luas tanah Negara yang akan diberikan kepada masyarakat itu dialokasikan sebagian untuk kegiatan bersama.

“Dari awal yang telah disepakati, dari luas 175 hektar untuk blok Ciguntur diambil sekian persennya untuk reforma agraria sekitar 20 hektar,” katanya.

Dijelaskannya, bagi masyarakat yang mendapatkan sertifikat Redis itu mutlak negara ngasih tanah sama masyarakat, tapi bagi masyarakat yang mendapat sertifikat reguler maka pemilik lahan harus membayar dengan sendiri. Besar kecilnya yang harus dibayar itu di sesuaikan sama NJOP tanah tersebut.

“Sertifikat yang Redis maupun Reguler itu sama saja, yang membedakan kalau Redis itu ada batas ketentuan atau tidak boleh diperjual belikan oleh masyarakat, sedangkan Reguler bisa. BPN berharap petani bisa kompak menjaga tanahnya, dan bisa sejahtra bagi keluarganya dan yang terpenting Ciguntur bisa menjadi rol model se Indonesia, tentang pemberdayaan pembagian tanah, karena bukan hanya pembagian tanah saja tapi pemberdayaan bagi masyarakat dan para petani itu sendiri,” pungkasnya.

You might also like More from author