4 Anggota Dewan Jalani Pemeriksaan di Kejari Pangkalpinang.

0

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang-– Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Jum’at (29/9/2017) melakukan pemeriksaan terhadap 4 anggota dewan Pangkalpinang guna menguak misteri 13 dewan kota yang tersandung persoalan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 6, 7 dan 8 Februari 2017 lalu.

Ke 4 anggota dewan Pangkalpinang yang dimaksud antara lain Murti Mardiani (Golkar), Djubaidah (Gerindra), Abdul Gani (Golkar)  dan Rusdi (PAN) bersaksi untuk hal berbeda.

Dimana Murti Mardiani  dan Djubaidah cukup lama dan inten menjalani pemeriksaan. Mereka berdua bersaksi untuk tersangka Budik Wahyudi sedangkan Abdul Gani dan Rusdi bersaksi sebatas atas keberangkatan  SPPD 3 hari tersebut.

Fari pantauan, Murti Mardiani  dan Djubaidah diperiksa sejak pukul 09 WIB hingga selesai sholat Jumat. Sedangkan Abdul Gani nampak keluar ruangan penyidikan sesaat menjelang azan Jumat sedangkan Rusdi menjalani pemeriksaan sekitar pukul 13.30 WIB hingga selesai sekitar pukul 15.30 WIB.

Murti Mardiani kepada awak media dengan enteng menyatakan dirinya bersama Djubaidah bagian dari misteri 13 dewan selama ini. Diakuinya juga dirinya bersaksi untuk tersangka Budik Wahyudi  yang merupakan bendahara sekaligus notulen SPPD ke deputi kementrian pemuda dan olahraga (Kemenpora) di Jakarta. “Iya saya diperiksa bersaksi untuk Budik Wahyudi,” ucapnya.

Menurut politisi kawakan Golkar dirinya bersama dengan 9 anggota dewan di Kemenpora berencana konsultasi seputar olahraga berprestasi.  “Kita mau dapat kejelasan soal apa  olahraga berprestasi itu. Kita kan gak tahu bentuknya kan banyak, yang bagaimana,” ucapnya.

Namun ternyata mereka diberitahu oleh notulen (tersangka Budik Wahyudi.red) bahwa konsultasi dibatalkan dikarenakan pihak Deputi harus melayat salah satu pegawai Kemenpora yang meninggal dunia. “Ada satu pegawai kemenpora yang meninggal sehingga konsultasi dibatalkan. Info itu kami dapat dari notulen,” kata  Murti.

Kepala seksi intelijen, Hendi Arifin (istimewa)

Murti tetap bersikeras tidak ada yang salah pada perjalanan tersebut karena  kunjungan sudah dilaksanakan walau harus terhenti di tengah jalan.

Terkait penetapan Budik Wahyudi sebagai tersangka dia enggan berkomentar. “Tanyakan saja ke jaksanya, saya gak tahu kenapa dia (Budik Wahyudi, red) jadi tersangka. Budi tersangkanya sebagai apa, fungsinya sebagai apa tanya jaksa, saya tidak tahu,” kilahnya.

Malah Murti mengklaim kalau persoalan ini lebih dipicu soal administrasi saja. Terutama soal penetapan tersangka Budik itu. “Ini kan administrasi,” tukasnya.

Dicecar  wartawan soal administrasi keuangan dia sempat membocor kalau uang saku yang diperoleh senilai Rp 8 jutaan saat itu. Namun akhirnya diralat menjadi Rp 10.221.000  selama 3 hari setelah dirinya membuka buku catatan yang dipegangnya. “(Bila tak percaya.red) tanya saja ke bendahara. Ini serius, demi Allah,” tuturnya seraya menunjuk buku kecil catatannya  kepada wartawan.

Saat diisinggung lagi soal uang  saku Rp 10.221.000 itu yang kabarnya hanya untuk satu hari saja. Dia langsung menampik, “gila lo,” seraya melepaskan tawa dan berlalu dari wartawan.

Sementara itu Abdul Gani tidak terlalu banyak berbicara dengan awak media yang mencecarnya. Dia mengaku 3 hari itu berkunjung ke DPRD DKI Jakarta. Dia juga menolak disebut terseret ke dalam pusaran 13 dewan yang bermasalah.

“Gak, saya tidak masuk. Saya bersaksi soal saya memang berangkat ke DPRD DKI Jakarta saat itu.Gitu aja,” ujarnya seraya mengaku terburu-buru hendak solat Jumat.

Kepala seksi intelijen, Hendi Arifin, membenarkan soal pemeriksaan 13 dewan sedikit  njelimet. Pasalanya 13 anggota dewan tersebut selain bersaksi soal keberangkatan juga bersaksi untuk  tersangka Budik Wahyudi selaku notulen.

“Pada dasarnya seluruh dewan itu diperiksa semua. Mereka akan diperiksa seputar keberangkatan itu, kan tujuannya berbeda-beda. Sedangkan untuk 13 dewan simpulkan sendiri,” kata Hendi seraya dengan senyum simpul penuh makna.

Diungkapkan Hendi saat itu ada dewan yang tak berangkat namun sayangnya dia tak merinci lebih jauh. Sebagai bendahara yang mengurus tetek bengek administrasi keuangan serta notulen Budik ditetapkan sebagai tersangka itu.  “Dewan-dewan itu kan kita periksa semua dulu, tapi untuk 13 dewan itu tentu lebih rinci pemeriksaan,” tegasnya.
Romli Muktar

You might also like More from author