Tradisi Berburu Rente

Priyono B. Sumbogo

0

Para kriminolog dan sosiolog menggolongkan kejahatan korporasi sebagai jenis kejahatan kerah putih. Simpson (2009), menyebut adanya 3 kunci untuk menggolongkan tindakan perusahaan sebagai kejahatan korporasi.

Pertama, tindakan illegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan prilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah (lower socio-economic class) dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, kejahatan korporasi tidak hanya tindakan (acts) kejahatan atas hukum pidana (criminal law), tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

Kedua, baik korporasi (sebagal “subyek hukum perorangan “legal persons”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional, dan mungkin saja ditopang oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.
Kejahatan korporasi termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (white collar crime). Istilah ini diciptakan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1993 untuk membantu menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang terkait dengan bisnis atau suatu sosio-ekonomi kelas atas. (Katherine Coleman, 2008)
Konsep white collar crime ini dikembangkan untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelum Sutherland tidak lazim terkait dengan kriminalitas.
Istilah White Collar Crime diartikan oleh Sutherland sebagai “crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation” (Sutherland 1940), yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Misalnya oleh para pejabat publik.
Ronny Rahman Nitibaskara (2006) menakankan bahwa dominannya unsur jabatan dalam tindak pidana ini, menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan, sulit dilacak secara yuridis dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lain. Sebab, pelaku tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan itu, korupsi dapat dibungkus dengan kebijakan (policy) yang sahingga dari segi hukum dapat dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi. Fenomena tersebut dapat ditunjukkan antara lain dalam pemberian izin Hak Penguasahaan Hutan kepada pengusaha yang memberikan fee atau upeti kepada pejabat.

Dr. Agus Suradika (2005), yang menempatkan korporatisme sebagai faktor yang cukup determinan dalam skandal korupsi. Menurut Suradika, dalam khasanah literatur ekonomi-politik, korporatisme sering disepadankan dengan praktek politik di mana pemerintah (rejim) berinteraksi secara tertutup dengan sektor swasta besar. Dalam ketertutupan tersebut, transaksi ekonomi maupun politik terjadi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok kepentingan (interest group) yang terlibat di dalamnya. Biasanya transaksi politik maupun ekonomi yang seperti ini terjadi secara informal dalam tatanan hukum yang kabur atau tatanan hukum yang memihak kepentingan kelompok kecil tersebut.
Dalam prakteknya, korporatisme biasanya “berselingkuh” dengan praktek “haram” lainnya yang disebut dengan rent seeking (memburu rente) yang dilakukan oleh para elite penguasa atau pun keluarga di lingkup elite. Rent seeking dalam prakteknya adalah memperjualbelikan jabatan publik yang dimiliki oleh pejabat publik guna memperoleh kekuntungan ekonomi, yang prakteknya berwatak koruptif.

Praktek korporatisme dan rent seeking ini tampak begitu menonjol selama berkuasanya rezim Orde Baru. Akumulasi dan distribusi modal hanya dinikmati oleh segelintir orang (sekitar 10%) dengan cakupan modal cukup berlimpah (sekitar 90%). Sementara kebanyakan orang (90% lainnya) sangat kesulitan untuk mengakses mendapatkan modal yang hanya sedikit (hanya sekitar 10%).

Skandal korupsi e-KTP hanyalah salah satu tradisi perburuan rente yang terus-menerus terjadi di Indonesia.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.