Rumah Bordir, Pengacara, dan KPK

0

 

 

Priyono B. Sumbogo

 

Sudah lama pengacara, advokat, pembela hukum, dan sebangsanya – walau tidak semua – hanya berguna bagi orang-orang berpunya atau berkuasa. Sedangkan bagi orang kecil tak berharta, fungsi pengacara tak lebih dari sekedar syarat untuk memenuhi prosedur hukum.

“Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membunuh semua pengacara” seru Dick The Butcher, tokoh dalam drama berjudul Henry IV karya William Shakespeare. Seruan ini menunjukkan betapa jengkelnya Butcher kepada pengacara, advokat, pembela hukum, dan sebangsanya yang begitu gesit membela orang-orang berkuasa dan berpunya, namun begitu malas mendampingi orang kecil tak berpunya di muka hakim.

Pengacara di mata Butcher tak lebih dari sekedar makelar untuk membikin orang bersalah menjadi tak bersalah, asalkan sanggup membayar sejumlah besar uang. Dengan kepandaiannya bersilat lidah, mencari celah hukum, dan menepis tuntutan jaksa, pengacara akan membikin kliennya seolah-olah bersih tanpa cela. Terdakwa kasus korupsi akan dapat ditempatkan sebagai “korban” fitnah dan iri dengki pihak yang menuduhnya. Usia tua dan penyakit dapat disulap menjadi dalih ampuh untuk menghindari pengadilan, meskipun kliennya masih sering terlihat tersenyum, jalan-jalan, dan dikelilingi kemewahan.

Dalam film Devil”s Advocate yang dibintangi Keanu Reeves pengacara seperti itu disebut “pengacara setan” – sesuai judul film. Apapun caranya, pengacara macam ini akan berusaha memenangkan perkara kliennya, sekalipun harus menyogok hakim dan mengancam lawan. Tentu saja dengan syarat, kliennya sanggup menyediakan uang yang dibutuhkan, baik untuk pengacara itu sendiri maupun untuk menyogok.

Salah satu ciri devil advocate adalah tidak menggunakan hati nurani dalam membela kliennya. Bagi mereka klien adalah raja, adalah harta karun., yang harus dibebaskan dari segala tuduhan dan diputuskan tidak bersalah. Devil advocate tidak peduli apakah kliennya bersalah pada orang lain, masyarakat, atau bahkan negara.

Ahli sosiologi hukum AAG Peters punya sebutan istimewa bagi profesi pengacara, advokat, dan sebangsanya. Pengacara, tulis Peters dalam The Whore House of Law — hukum sebagai rumah bordir — adalah orang yang lebih jelek ketimbang pelacur. Seorang pelacur dengan jujur mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan asusila untuk mencari uang.

Sedangkan pengacara mengaku sebagai pembela keadilan, pejuang kemanusiaan, dan prajurit kebenaran, namun sebenarnya hanya untuk mencari kekayaan. Terkadang ada pula pengacara yang bersedia membela klien miskin asalkan kasusnya bisa mengatrol popularitasnya. Para pengacara – tentu maksudnya pengacara setan seperti dalam film Devil”s Advocate – akan berebut menjadi pembela klien yang berpotensi mendatangkan keuntungan materi dan atau popularitas.

Indonesia adalah rumah bordir yang besar dan megah, sekaligus menjadi ruang yang tepat untuk mencari popularitas bagi devil advocate. Di negeri ini banyak kasus korupsi yang mulai disibak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diadukan oleh masyarakat lewat media massa atau ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi devil advocate, semakin banyak terduga atau tersangka kasus korupsi tentulah semakin menggembirakan, karena uang akan datang.

Para pengacara setan akan berusaha menyogok hakim, jaksa, polisi, media, wakil rakyat atau siapa saja yang punya potensi membela kliennya. Uang yang dipakai menyogok pastilah duit tersangka koruptor. Maka, selain dari bayaran sebagai pembela hukum, devil advocate dapat memperoleh keuntungan sampingan dari dana sogokan. Dari jatah satu miliar rupiah untuk seorang hakim, umpamanya, devil advocate cukup menyerahkan tujuh atau delapan ratus juta. Dengan demikian ia memperoleh marjin dua sampai tiga ratus juta.

Barangkalai itulah sebabnya pengacara juga menjadi sasaran penyadapan oleh KPK. Para penyidik KPK agaknya tahu benar, bahwa Indonesia dipenuhi oleh devil advocate.

Belakangan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggulirkan hasrat untuk membahas RUU Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih populer disebut UU KPK saja.

Bahkan Panitia Khusus Angket KPK telah mengumumkan temuan mereka. Temuan yang menyudutkan KPK tersebut dijadikan alasan untuk mempercepat pembahasan RUU Revisi UU KPK yang sempat ditunda.

Jaga KPK.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.