Angket Egois

0

 

Priyono B. Sumbogo

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), sastrawan dan pemikir dari Perancis, punya pendapat kontroversial tentang politik dan negara. Dalam karyanya yang berjudul Social Contract (Kontrak Sosial), ia bilang: “Segala sesuatu tergantung pada politik.  Kebajikan adalah produk dari pemerintahan yang baik. Proses politik dan jenis negara yang dihasilkan dari proses politik itu merupakan obat untuk menyembuhkan penyakit manusia. Ya, politik akan melakukan semuanya.”

 

Tapi, para ilmuwan seperti Volatire dan David Hum – yang hidup sezaman dengan Rousseau – menganggap Rousseau adalah orang gila, egois, mau menang sendiri, sableng, stress, utopis, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan tindakan Rousseau memang menyebalkan banyak orang. Ia suka bertengkar dengan orang yang tak sejalan dengan kehendaknya. Sementara pemikiran-pemikirannya, termasuk tentang politik dan negara, dianggap menyesatkan.

 

Negara menurut Rousseau, selain harus otoriter, juga mesti totaliter. Negara berhak mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Dalam kontrak sosial antara masyarakat dan negara, setiap pribadi diwajibkan untuk  menyerahkan semua haknya kepada negara.

 

Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan model kontrak sosial impiannya,  dalam bukunya Rousseau menciptakan Negara Corsica. Di negara khayal itu, Rousseau selaku rakyat bersumpah: “Saya mengikatkan diri, tubuh, harta, kemauan dan semua kekuatan saya kepada Negara Corsica. Saya mengakui  sepenuhnya kepemilikan negara atas diri saya.”

 

Dengan demikian, dalam benak Rousseau, negara akan memiliki manusia dan seluruh kekuatannya. Negara akan mengontrol setiap aspek kehidupan sosial dan ekonominya. Rakyat tidak diijinkan masuk ke kota atau ke wilayah lain, kecuali mendapat izin khusus dari negara.

 

Jauh di kemudian hari, rejim Pol Pot di Kamboja mencoba mewujudkan utopia Negara Corsica. Pol Pot mengontrol opini dan tindakan-tindakan rakyat. Hasilnya adalah killing field (ladang pembantaian).

 

Bagi Rousseau, di hadapan Negara, individu lenyap. Hidup mati setiap orang harus diarahkan semata-mata untuk negara. Rakyat tidak akan menjadi apa-apa kecuali untuk dan dengan negara. Negara akan memiliki mereka semua dan negara pun menjadi milik mereka. Ide ini kemudian diterjemahkan oleh penguasa fasis Italia, Mussolini: “Segala sesuatu di dalam negara. Tidak ada satupun di luar negara, dan tidak  ada seorangpun boleh melawan negara.”

 

Namun, selain melahirkan Pol Pot dan Mussolini, sebenarnya Rousseau juga ingin menciptakan “orangtua yang baik”, yakni “negara sebagai orangtua” bagi rakyat. Negara harus membesarkan dan membahagiakan anak-anaknya. Unsur-unsur utama pendukung terselenggaranya penyelenggaraan negara, yakni eksekutif, legislative, dan partai politik, harus jadi orang tua yang bisa memimpin dan menyenangkan anak-anaknya.

 

Lagi-lagi lamunan itu hanya buah khayal sastrawan sekaligus pemikir bermasalah. Di Indonesia impian Rousseau bahkan sering menyesatkan. Bapak-bapak di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), umpamanya, begitu tunggang-langgang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Maksud dan tujuan mereka adalah agar memperoleh tambahan kewenangan yang bisa membikin DPD lebih kuat, top, kelihatan aktif, dan lebih berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara.

 

Padahal mereka sudah memiliki sejumlah tugas dan kewenangan untuk mendengar, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah yang diwakilinya. Belum lagi tugas-tugas itu dilaksanakan secara optimal, mereka sudah bikin manuver politik lagi. Dan wakil-wakil partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta eksekutif menghadapinya dengan curiga. Lalu jadilah tarik urat dan silat lidah.

 

Barangkali inilah “kutukan” yang masih harus ditanggung rakyat Indonesia, karena menempatkan politik sebagai panglima. Legislatif berisi acara tarik tambang melulu. Pimpinan partai mengincar menteri, kemudian marah bila ditendang dari lingkaran istana. Logika calon presiden pun sama bengkoknya. Ia teken kontrak dengan pimpinan partai untuk bagi-bagi jatah menteri, dan bukannya tanda tangan kontrak dengan rakyat untuk saling menguntungkan.

 

Walhasil, prosedur politik dan penyelenggaraan negara kita adalah “Rousseau Maniak”. Egois, stress,  berangasan, mau menang sendiri, dan gendeng. Jadi wajar saja orang politik jadi senewen bila kehilangan jabatan atau bila kewenangannya tak bisa bikin kondang. Terlebih ketika mereka merasa terancam oleh jerat hukum.

 

Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Rousseau Maniak yang egois.

 

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.